•   Senin, 30 Januari 2023
Berita
( kata)
Diana Ajak Masyarakat Desa dan Warga Miskin Sadar Hukum

Masalah hukum di negeri ini masih banyak menyisakan ketimpangan. Banyak kaum marginal sulit mendapatkan pelayanan hukum yang memadai. Walaupun sejatinya pihak eksekutif, legislatif dan yudikatif sudah membuatkan skema agar segala lapisan masyarakat mampu dan mau menempuh jalur hukum yang prosedural.

Namun kenyataan di masyarakat masih terjadi perasaan canggung dan takut untuk menempuh jalur hukum ketika sedang terbelit masalah. Hal ini diungkapkan Diana Amaliyah Verawatiningsih dalam sebuah di acara penyuluhan hukum di Desa Suco, Kecamatan Jogorogo, Ngawi, dikutip mercuryfm.id (26/10/2021).

“Masyarakat miskin bisa mendapatkan bantuan hukum, baik untuk kasus pidana, perdata, dan tata usaha negara. Bantuan hukum nantinya akan diberikan melalui LBH yang terdaftar Kemenkumham (Kementerian Hukum dan HAM),” jelas Sasa, demikian ia biasa disapa.

Melalui kegiatan penyuluhan hukum ini, Diana Sasa mengajak masyarakat untuk menggalakkan lagi kelompok sadar hukum (pokdarkum) di desa atau kelurahan. (Baca juga: Gandeng Dinsos, Entaskan Lansia Sakit Tak Terawat)

Perempuan & Anak Sering Takut Ambil Jalur Hukum Ketika Jadi Korban 

Hal itu agar masyarakat tidak takut lagi saat menuntut keadilan. Seperti pada kasus kekerasan pada perempuan dan anak, kebanyakan korban, sebutnya, lebih memilih bungkam ketimbang membicarakannya. (Baca juga: Diana Buka Aspirasi, Nelayan Pacitan Terima Hibah Kapal)

“Karena kebanyakan kaum perempuan dibatasi dengan budaya ewuh pakewuh, malu, atrau takut ketika akan melaporkan pelaku,” ucap anggota Komisi A DRPD JAwa Timur ini.

“Ketika tidak dilaporkan, maka tidak akan ada efek jera bagi pelaku. Sangat mungkin pelaku akan mengulang perbuatannya. Maka dari itu, pokdarkum perlu digalakkan kembali,” lanjut anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur ini.

“Sesuai amanat undang-undang, negara berkewajiban memberikan pelayanan bantuan hukum dan menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu,” ujar sosok aktif di dunia seni dan budaya itu.

Dasar pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin, menurut Diasa Sasa, diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2021 tentang Bantuan Hukum. Selain itu, Perda Nomor 9 Tahun 2012 tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin. (Baca juga: Ikut Reboisasi Di Acara Sedekah Desa Bedagung Magetan)

Selain Penyuluhan Hukum, Juga Gelar Pembagian Sembako   

Pada kesempatan itu, Ketua DPRD Kabupaten Ngawi, Heru Kusnindar, yang juga hadir pada kesempatan itu mengatakan, saat ini Ngawi juga sudah memiliki Perda Bantuan Hukum. Sehingga, menurut ia, perlu segera membentuk pokdarkum hingga di tingkat desa.

“Pokdarkum perlu dibentuk hingga desa-desa. Ini sudah amanat perda yang harus direalisasikan dan diwujudkan,” jelas Heru.

Selain pemaparan terkait bantuan hukum bagi masyarakat lapis bawah, pada kegiatan itu juga diadakan penyaluran paket sembako dalam rangka peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur kepada para peserta yang mengikuti kegiatan ini.

 

Tinggalkan Komentar

Artikel lainnya...

Liputan Politik Sampai Keliling 32 Kota Sekali Berangkat
Liputan Politik Sampai Keliling 32 Kota Sekali Berangkat

Pengalaman di dua percaturan politik pemilihan kepala…

Ide Saya di Buku Pertama
Ide Saya di Buku Pertama

Para Penggila Buku: Seratus Catatan di Balik…

Peran Anggota DPRD dalam Penyaluran Program Beasiswa
Peran Anggota DPRD dalam Penyaluran Program Beasiswa

Mungkin banyak masyarakat belum tahu bahwa anggota…