•   Minggu, 29 Januari 2023
Berita
( kata)
Diana: BUMDes Harus Dikelola Orang yang Cakap

Pengelolaan dana bergulir eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) ke Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bersama perlu segera ditransformasi.

Percepatan transformasi dilakukan untuk menyelamatkan aset sebesar Rp12,7 triliun yang tersebar di 5.300 kecamatan yang selama ini tidak memiliki kepastian hukum.

Di Magetan, aset eks PNPM beragam, mulai bangunan fisik, sarana dan prasarana (Sarpras) seperti kendaraan bermotor, hingga Dana Bergulir Masyarakat (DBM) yang nilainya kurang lebih Rp 44 miliar.

Anggota DPRD Jawa Timur Diana Amaliyah Verawatiningsih menggelar sosialisasi Peraturan Pemerintah (PP) nomor 11/2021 tentang BUMDesa, terutama soal pengelola kegiatan dana bergulir Eks PNPM, Jumat (26/11/2021). (Baca juga: Permintaan Tinggi, Pembibitan Sayur Magetan Harus Di-support Penuh)

Kegiatan sosialisasi ini menghadirkan tiga pembicara yakni, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan, Eko Muryanto, Kabid Penataan & Kerjasama Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur, Nenny Herdianawati, dan Praktisi Bumdes dari Singosari, Malang, Agus Sudrikamto.

Sasa, panggilan akrab legislator dari PDI Perjuangan yang tinggal di Magetan itu berharap kegiatan ini bisa menjadikan Bumdes semakin maju untuk kesejahteran warga desa. (Baca juga: Berhasil Wujudkan Traktor Untuk Desa Turi, Magetan)

“Namanya saja sudah badan usaha. Usaha ya harus menghasilkan laba. Karena itu, Bumdes harus dikelola orang-orang yang cakap seperti cara seorang pengusaha dalam mengelola bidang usaha,” kata Sasa di hadapan seratusan warga, perangkat dan kepala desa.

Sasa menambahkan Bumdes membutuhkan tenaga-tenaga terampil yang memiliki inovasi usaha, kemampuan akuntansi yang baik, serta adaptif atas perkembangan komunikasi ekonomi dan teknologi masa kini.

Amanat Pasal 73 Peraturan Pemerintah (PP) 11/2021 tentang BUMDesa, pengelola kegiatan dana bergulir Eks PNPM wajib dibentuk menjadi BUMDesa Bersama. (Baca juga: Kaki Palsu Untuk 8 Warga Tuna Daksa)

Dengan dikelolanya dana eks PNPM-MPd oleh BUMDesa Bersama, maka kepemilikan aset eks PNPM secara otomatis adalah masyarakat desa itu sendiri. Sementara desa dalam hal ini berperan sebagai wadah yang memiliki badan hukum.

Sehingga, hasil dari pengelolaan dana bergulir tersebut nantinya tidak masuk ke dalam nomenklatur Pendapatan Asli Desa (PADes), melainkan sebagai pendapatan lain yang sah. Ini untuk pengaman, bahwa sampai kapan pun, aset ini bukan miliknya desa

Bagi yang sudah menjadi BUMDesa Bersama maka dilakukan penyesuaian berdasarkan Permendes PDTT Nomor 15/2021. (Baca juga: Realisasikan Dana Hibah Madrasah Yang Rusak)

Bagi yang sudah berbadan hukum lainnya (misalnya Perseroan Terbatas atau PT), maka dilakukan pembubaran badan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengajuan pembubaran badan hukum tersebut dilaksanakan berdasarkan musyawarah antardesa mengenai kesepakatan pembubaran badan hukum dan persiapan pendirian BUMDesa bersama.

Jika terdapat kurang dari dua desa dalam satu kecamatan, maka pembentukan dilakukan dengan ketentuan: pengelola kegiatan dana bergulir masyarakat eks PNPM-MPd bergabung dengan BUMDesa bersama kecamatan lain yang telah terbentuk dari pengelola kegiatan dana bergulir masyarakat Eks PNPM-MPd; atau pengelola kegiatan dana bergulir masyarakat eks PNPM-MPd bergabung dengan pengelola kegiatan dana bergulir masyarakat Eks PNPM-MPd pada kecamatan lain untuk membentuk BUM Desa bersama.

Kemudian, pengelolaan kegiatan dana bergulir masyarakat eks PNPM-MPd dilakukan secara terpisah berdasarkan kecamatan.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan, Eko Muryanto mengatakan peraturan pemerintah tentang Bumdes ini merupakan kepastian hukum bagi desa untuk mengembangkan BUMdes. (Baca juga: Dukung Pertanian Organik Ngawi Demi Generasi Mendatang)

“Kita sudah merintis pembentukan bumdes bersama, termasuk langkah-langkah terkait peralihan aset eks-PNPM. Hanya saja, selama ini belum ada pijakan hukumnya. Sekarang, tinggal menjalankan. Saya meyakini Magetan siap,” tegasnya.

Tinggalkan Komentar

Artikel lainnya...

Liputan Politik Sampai Keliling 32 Kota Sekali Berangkat
Liputan Politik Sampai Keliling 32 Kota Sekali Berangkat

Pengalaman di dua percaturan politik pemilihan kepala…

Ide Saya di Buku Pertama
Ide Saya di Buku Pertama

Para Penggila Buku: Seratus Catatan di Balik…

Peran Anggota DPRD dalam Penyaluran Program Beasiswa
Peran Anggota DPRD dalam Penyaluran Program Beasiswa

Mungkin banyak masyarakat belum tahu bahwa anggota…