Saya berkesempatan belajar tentang tata kelola air di Belanda. Ini penting bagi saya karena Magetan, Ngawi, Ponorogo, Trenggalek, dan Pacitan adalah dapil saya yang beberapa tahun terakhir akrab dengan banjir.

Saya selalu merasa, pasti ada yang salah dengan tata ruangnya, sehingga air menjadi tidak bersahabat. Karena seperti Magetan tempat saya tinggal adalah pegunungan, tapi kok ada banjir. (Baca juga: Napak Tilas di 7 Mata Air Alami)

Sedangkan di Belanda bandara udaranya dan beberapa bagian kota justru berada di bawah permukaan laut. Artinya, teknologinya ada.

Ini tentu tentang political will, pikir saya. Butuh pemimpin yang memiliki kesadaran menejemen perairan. Pemimpin yang didukung oleh kekuatan politik dengan kesadaran yang sama.

Jika tidak dipikirkan segera, maka kita akan menambah beban masalah pada generasi mendatang.

Saya menyimak pemaparan Profesor Bart Teeuwen, sorang pakar legal drafting (CV beliau di bagian bawah, ed.) dan Jan Luejendjik seorang praktisi pengelolaan air Belanda.

Di Belanda, menejemen air (air hujan, air sungai, air laut) dikelola oleh semacam Balai (Water Board) yang anggotanya dipilih oleh rakyat. (Baca juga: Belajar Politik dari Parlemen Belanda)

Water Board ini boleh menarik pajak/pembayaran, tapi rakyat juga boleh bersuara/berpendapat. Seimbang.

Pembiayaan Water board itu independen, hanya sedikit subsidi dari negara.

Semakin besar kepentingan warga terhadap lahan yang ingin diselamatkan dari banjir, yang membuang air limbah, yang membutuhkan air sungai, dsb maka semakin besar biaya yang harus dibayarkan.

Kepentingan--bayar-- berpendapat (interest-pay-say). Kalau di kita ada Balai Wilayah Sungai tapi di bawah kendali pemerintah, merupakan bagian dari birokrasi. Frame work-nya sudah berbeda.

Untuk air minum dikelola oleh semacam PDAM yang terdiri dari beberapa perusahaan air minum BUMD (tidak ada swasta sama sekali). (Baca juga: Solusi cerdas Jangka Panjang Tata Kelola Air Kita)

Water Board bertanggungjawab pada tata perairan di provinsinya.

###

Curriculum Vitae Bart (HHA) Teeuwen (M.SC. of law)

1. Date of birth: 17-09-1948, Tegelen, The Netherlands
2. Education: 1974 M.Sc. of Law, University of Tilburg, The Netherlands
3. Languages:

Dutch      : mother tongue

English   : fluency

French    : working knowledge

German  : fluency

4. Current position: Own company since 2006. Institutional and legal expert water resources.
5. Previous Employment:

1985-2005 Employer: Ministry of Transport, Public Works and Water Management

Positions held:

1985 – 1990: Senior institutional and legal expert of the Directorate-General for Public Works and Water Management (Rijkswaterstaat, RWS)

1990 – 2001: Managing Director/Director Legal Affairs and Strategy in the RWS Agencies North Holland (2000-1996) and South-Holland (1996-2001)

2002 – 2005: Senior institutional and legal adviser of the Directorate-General for Public Works and Water Management (Rijkswaterstaat, RWS)

1974-1984: Employer: Delft University of Technology, Delft, The Netherlands.

Positions held:

Lecturer and researcher water resources management

6. Membership in Professional Associations:

– Member editorial staff Dutch Journal for Water Governance (since 2011)

– Member of the Dutch Society for Water Policy; board member from 1992-1995

– Member of the Dutch Society for Water Law; board member from 1991-1996

– Member of the Dutch Society for Environmental Law